LensaDaily - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan berbagai persiapan untuk operasi Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025.Persiapan ini mencakup ketersediaan layanan marine services dan pengoperasian 453 armada kapal untuk mendukung distribusi pasokan energi agar tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode RAFI 2025.Vice President Legal & Relations PTK, Sonny Mirath, mengatakan, beberapa persiapan PTK terkait layanan marine services dan penyedia kapal pendukung antara lain kesiapan armada pendukung seperti Kapal Harbour Tug, Small Craft, Anchor Handling Tug and Supply (AHTS), dan jenis kapal lainnya untuk kegiatan lepas sandar di 104 pelabuhan atau jetty yang dikelola.Kemudian memastikan kapal dalam kondisi sesuai standar operasional selama berada di pelabuhan, termasuk pemeriksaan kelengkapan kapal.Termasuk Layanan lepas sandar, loading/unloading, kesiapan Oil Spill Response (OSR), serta kesiapan peralatan Lindungan Lingkungan Perairan (LLP).Kegiatan keagenan untuk mengurus dokumen dan administrasi kapal yang masuk dan keluar pelabuhan, termasuk perizinan dan koordinasi dengan pihak otoritas pelabuhan."Dan dukungan personel Marine Terminal Safety Inspector (MTSI) tersertifikasi untuk kegiatan Port Operation dan Bunker Control," ujar Sonny Mirath dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).Sonny menyebutkan bahwa PTK terus mendukung kebutuhan layanan marine services dalam memperkuat pasokan energi nasional, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri 2025."Kami selalu memastikan layanan marine services, armada kapal, dan kru kami dalam keadaan siaga, dengan mengutamakan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam memberikan layanan dan keunggulan operasional. Meningkatnya aktivitas masyarakat yang mudik menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025 berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi," ungkap Sonny Mirath.Selain menyiagakan layanan marine services dan armada kapal, PTK juga melakukan Management Walkthrough (MWT) ke sejumlah lokasi selama Ramadan 2025 untuk memastikan secara langsung persiapan Satgas RAFI 2025.Dalam MWT tersebut, manajemen PTK juga melakukan koordinasi intens lintas subholding untuk memastikan operasional berjalan dengan baik.MWT ini juga dilakukan untuk berkomunikasi langsung dengan para pekerja yang bertugas dalam Satgas RAFI dan memastikan setiap pekerja yang terlibat dalam kondisi sehat.Sehingga seluruh persiapan baik pekerja dan armada dalam keadaan optimal dalam mendukung kegiatan hulu hingga hilir migas baik di Pertamina Grup maupun Badan Usaha Migas lainnya."Kami berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan Idulfitri dengan lancar, dan operasional PTK sebagai perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dapat mendukung kebutuhan energi nasional selama RAFI 2025 ini," tutup Sonny Mirath. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025).Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis hilirisasi dan industrialisasi.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh kementerian, lembaga, serta pihak terkait yang telah mengawal pembangunan KEK Industropolis Batang hingga tahap peresmian.“Hari ini Indonesia memiliki kawasan yang kita harapkan bisa jadi Shenzhen-nya Indonesia, insyaallah,” ujar Presiden Prabowo.Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan KEK Batang sejalan dengan visi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan kawasan industri modern yang mampu menarik investasi besar dan membuka lapangan kerja.“Kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta mitra internasional untuk mendukung pertumbuhan kawasan ini.Menurutnya, Indonesia sangat terbuka terhadap investasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.“Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerja sama yang baik yang saling menguntungkan,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Ngurah Wirawan, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa penetapan status KEK, menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik yang jauh lebih kuat bagi para investor.Status KEK juga memungkinkan kawasan ini mendapatkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan investasi, seperti keringanan pajak dan fasilitas moneter.“Kami sangat bersyukur dengan penetapan kami sebagai Kawasan Ekonomi Khusus akan membantu percepatan pembangunan Kawasan Industri Batang ini menjadi lebih cepat, menjadi lebih menarik bagi para investor dalam rangka peningkatan investasi asing dan investasi dalam negeri di Batang dan tentunya menambah jumlah pabrik dan aktivitas ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah,” ucap Ngurah.Melalui status KEK, Ngurah optimistis dalam lima tahun ke depan kawasan ini akan menarik komitmen investasi baru hingga mencapai Rp75 triliun.“Kami punya hitungan dan proyeksi kita bisa memperoleh komitmen investasi dalam 5 tahun ke depan sebesar 75 triliun dan kita bisa menciptakan sekitar 50 ribu kesempatan kerja,” jelasnya.Ngurah juga menambahkan bahwa KEK Industropolis Batang memiliki keunikan karena mencakup tiga klaster utama, yakni kawasan industri dan pengolahan, kawasan logistik dan transportasi, serta kawasan pariwisata dan properti.Hal ini menjadikan Batang sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus paling lengkap di Indonesia.Selain itu, kawasan ini turut didukung infrastruktur strategis seperti akses jalan tol, jalur kereta api super dry port yang mampu mengangkut 30 rangkaian kereta kontainer, serta pelabuhan yang tengah dibangun untuk mempermudah arus barang dan logistik.“Kami bersyukur dapat kesempatan dari pemerintah membangun sebuah kawasan yang betul-betul lengkap. Dan kita harapkan dengan hari ini diresmikan oleh Bapak Presiden kawasan ekonomi khusus kami, kami bisa betul-betul mendorong ke akselerasi investasi di Indonesia,” pungkas Ngurah. (*)(Jawa Tengah).

LensaDaily - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui melalui anak usahanya, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), menjalin kerja sama untuk pengembangan pasar dan infrastruktur gas bumi di kawasan pelabuhan.Kerja sama ini merupakan langkah aktif PGN dalam memperluas layanan gas bumi ke wilayah baru.Dalam kolaborasi ini, PGN dan KBS akan mengembangkan infrastruktur landbase LNG yang mencakup fasilitas regasifikasi, bunkering, serta infrastruktur pendukung lainnya di Terminal Cigading 1 dan Terminal Cigading 2, Cilegon, Banten.Kawasan ini dinilai strategis karena telah memiliki jaringan pipa gas bumi sehingga potensi penyerapan gas bumi semakin besar.Diharapkan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan perekonomian setempat pun akan lebih optimal.“Harapan kami, kolaborasi ini dapat segera direalisasikan dalam tahapan yang lebih konkrit, sehingga memberikan manfaat jangka panjang  bagi kedua pihak. Pemanfaatan pelabuhan untuk pembangunan landbase LNG sangat potensial dan diperlukan, mengingat kebutuhan LNG untuk memenuhi pasokan gas ke wilayah-wilayah yang jauh dari jaringan pipa,” ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, dalam penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama, Rabu (12/3/2025).Arief menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan gas bumi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, cukup tinggi. Namun, pemenuhan kebutuhan gas di beberapa wilayah tidak selalu dapat dilakukan melalui jaringan pipa, melainkan menggunakan moda lain seperti LNG.PGN dan Krakatau Steel memiliki sejarah sinergi panjang, termasuk dalam penggunaan produk baja Krakatau Steel untuk infrastruktur jaringan pipa gas.Dalam proyek ini, PGN juga berkomitmen meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri.“Sinergi ini juga merupakan implementasi dari Asta Cita, yang bertujuan untuk mencapai ketahanan energi nasional yang mandiri. Untuk itu, kami siap menyediakan fasilitas kepelabuhanan untuk kebutuhan LNG yang dikelola oleh PGN,” ujar Direktur Utama Karakatau Steel, Muhamad Akbar Djohan.Untuk area Cilegon sendiri, PGN telah melayani lebih dari 10.000 pelanggan rumah tangga, komersial dan industri, dengan penyerapan gas mencapai 54 BBTUD. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Bahan Bakar Minyak (BBM) yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahkan, Bahlil memastikan bahwa tidak ada BBM RON 90 (Pertalite) yang dioplos menjadi BBM RON 92 (Pertamax), menyusul adanya kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Dikutip dari lensaberitajakarta.com, Bahlil meminta masyarakat agar tidak cemas terhadap kualitas BBM yang beredar di pasaran. Ia menekankan bahwa setiap jenis BBM memiliki spesifikasi yang jelas dan sulit untuk dicampur dengan kualitas di bawahnya. “Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95, sampai 98 yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir,” ujar Bahlil dalam keterangannya. Bahlil juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki berbagai pilihan BBM yang bisa digunakan sesuai kebutuhan, mulai dari Pertamax Turbo RON 98 hingga Pertamax Green RON 95. Menurutnya, semakin baik kualitas BBM yang dibeli, semakin baik pula performa kendaraan yang dihasilkan. Sementara itu, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 telah menyeret tujuh tersangka. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa salah satu modus yang digunakan dalam praktik korupsi ini adalah pengoplosan BBM. Dalam modus tersebut, BBM berkualitas tinggi seperti RON 92 Pertamax yang diimpor diduga digantikan dengan BBM berkualitas lebih rendah, yakni RON 90 Pertalite. Hal ini tentu merugikan masyarakat serta berdampak pada kualitas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan di Indonesia. Hingga kini, pihak Kejagung masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina.*** (Jakarta)

LensaDaily - Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92 dan dipastikan juga tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Hal ini disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan media pasca Kejaksaan Agung mengungkap kasus pembelian Pertalite seharga Pertamax yang dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan bersama 6 orang lainnya.“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (26/2/2025).Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat.Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax."Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," jelas Heppy.Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur  dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC).Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)."Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tutur Heppy.Diketahui Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan bersama 6 orang lainnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyulap harga Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. (*)(Jakarta)